Contoh Makalah: PENDIDIKAN PANCASILA KEBIJAKAN PEMERINTAH TERKAIT KEMISKINAN

Hai sobat semua, kali ini sya akan brbagi sebuah makalah Pendidikan Pancasila tentang Kebijakan Pemerintah Terkait Kemiskinan.. monggo di simak... untuk referensi...

==================================================================================================================================

BAB I

PENDAHULUAN

A.                LATAR BELAKANG

Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang mendasar yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dewasa ini. Hal tersebut ditandai dengan adanya berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan diri si miskin. Berbagai kekurangan dan ketidakberdayaan tersebut disebabkan baik faktor internal maupun eksternal yang membelenggu, seperti adanya keterbatasan untuk memelihara dirinya sendiri, tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhan dll. Dengan begitu, segala aktivitas yang mereka lakukan untuk meningkatkan hidupnya sangat sulit. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.

Di Indonesia kemiskinan sudah terjadi sejak jaman dahulu dimana pemerintah di Indonesia tidak dapat menekan angka kemiskinan dari tahun ke tahun bahkan kemiskinan sudah menjadi pekerjaan yang serius untuk pemerintah kita. Banyak cara yang telah dilakukan oleh pemerintah, tapi untuk menekan atau bahkan mengurangi angka kemiskinan sangatlah sulit. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya, ternyata tidak sedikit penduduk yang tergolong miskin. Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari gabungan penduduk di perkotaan dan di perdesaan.Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah.

B.                 RUMUSAN MASALAH

1.      Apakah kemiskinan itu?

2.      Apakah penyebab terjadinya kemiskinan?

3.      Bagaimana tanda-tanda orang miskin?

4.      Bagaimana kebijakan pemerintah di Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan?

5.      Bagaimana kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi kemiskinan?

6.      Bagaimana jika kebijakan pemerintah Amerika Serikat diterapkan dalam kebijakan pemerintah di Indonesia?

7.      Bagaimana upaya masyarakat dalam mendukung kesuksesan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan?

C.                TUJUAN

1.      Menjelaskan definisi kemiskinan

2.      Menjelaskan penyebab terjadinya kemiskinan

3.      Menjelaskan tanda-tanda orang miskin

4.      Menjelaskan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi kemiskinan

5.      Menjelaskan kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam mengatasi kemiskinan

6.      Menjelaskan sesuai atau tidaknya kebijakan pemerintah Amerika Serikat dalam menanggulangi kemiskinan bila diterapkan di Indonesia

7.      Menjelaskan upaya masyarakat dalam mendukung kesuksesan kebijakan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan

BAB II

PEMBAHASAN

A.    DEFINISI KEMISKINAN

Secara harfiah, kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang artinya tidak berharta-benda. Dalam pengertian yang  lebih luas, kemiskinan dapat dikonotasikan sebagai suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial yang lain. Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan yang tidak terpenuhi hak-hak  dasarnya secara layak untuk menempuh dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. 

Dengan demikian, kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi,  tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hidup miskin bukan hanya berarti hidup didalam kondisi kekurangan sandang,  pangan, dan papan.  Akan  tetapi,  kemiskinan juga berarti akses yang rendah dalam sumber daya dan asset produktif untuk memperoleh kebutuhan-kebutuhan hidup, antara  lain:  ilmu pengetahuan, informasi, teknologi, dan modal. Sedangkan, yang dimaksud dengan keluarga miskin adalah pelaku yang berperan sepenuhnya untuk menetapkan tujuan,  mengendalikan sumber daya, dan mengarahkan proses  yang mempengaruhi kehidupannya.

Dari berbagai sudut pandang tentang pengertian kemiskinan, pada dasarnya bentuk kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi tiga pengertian yaitu sebagai berikut.

1.  Kemiskinan absolut. Seseorang dikategorikan termasuk   kedalam golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu:  pangan,  sandang,  kesehatan,  papan,  dan pendidikan.

2.  Kemiskinan relatif. Seseorang yang tergolong miskin relative sebenarnya telah hidup diatas garis kemiskinan tetapi masih berada dibawah kemampuan masyarakat sekitarnya.

3.  Kemiskinan kultural.  Kemiskinan ini berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

Pengertian kemiskinan disampaikan oleh beberapa ahli atau lembaga, diantaranya adalah:

a. BAPPENAS (1993) mendefinisikan kemiskinan sebagai situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena kehendak oleh si miskin, melainkan karena keadaan yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan yang ada padanya.

b. Levitan (1980) mengemukakan kemiskinan adalah kekurangan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar hidup yang layak.

c.       Faturchman dan Marcelinus Molo (1994) mendefenisikan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dan atau rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

d.      Menurut Ellis (1994) kemiskinan merupakan gejala multidimensional yang dapat ditelaah dari dimensi ekonomi, sosial politik.

e.       Menurut Suparlan (1993) kemiskinan didefinisikan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

f.       Reitsma dan Kleinpenning (1994) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun nonmaterial.

g.      Friedman (1979) mengemukakan kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk memformulasikan basis kekuasaan sosial, yang meliputi: asset (tanah, perumahan, peralatan, kesehatan), sumber keuangan (pendapatan dan kredit yang memadai), organisiasi sosial politik yang dapatdimanfaatkan untuk mencapai kepentingan bersama, jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan yang memadai, dan informasi yang berguna.

h.      Dengan beberapa pengertian tersebut dapat diambil satu pengertian bahwa kemiskinan adalah suatu situasi baik yang merupakan proses maupun akibat dari adanya ketidakmampuan individu berinteraksi dengan lingkungannya untuk kebutuhan hidupnya.

Jadi, Pengertian kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun nonmaterial, sehingga menimbulkan masalah sosial.

B.     PENYEBAB KEMISKINAN

Faktor-faktor yang memengaruhi kemiskinan antara lain.

1).   Pendidikan  yang terlampau rendah. Tingkat pendidikan yang rendah menyebabkan seseorang kurang mempunyai keterampilan tertentu yang diperlukan dalam kehidupannya. Keterbatasan pendidikan atau keterampilan yang dimiliki seseorang menyebabkan keterbatasan kemampuan seseorang untuk masuk dalam dunia kerja.

2).   Malas bekerja. Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) menyebabkan seseorang bersikap acuh tak acuh dan tidak bergairah untuk bekerja.

3).   Keterbatasan sumber alam. Suatu masyarakat akan dilanda kemiskinan apabila sumber alamnya tidak lagi memberikan keuntungan bagi kehidupan mereka. Hal ini sering dikatakan masyarakat itu miskin  karena sumber daya alamnya miskin.

4).   Terbatasnya lapangan kerja. Keterbatasan lapangan kerja akan membawa konsekuensi kemiskinan bagi masyarakat. Secara ideal seseorang harus mampu menciptakan lapangan kerja baru sedangkan secara factual hal tersebut sangat kecil kemungkinanya bagi masyarakat miskin karena keterbatasan modal dan keterampilan.

5).   Keterbatasan modal. Seseorang miskin sebab mereka tidak mempunyai modal untuk melengkapi alat maupun bahan dalam rangka menerapkan keterampilan yang mereka miliki dengan suatu tujuan untuk memperoleh penghasilan.

6).   Beban keluarga. Seseorang yang mempunyai anggota keluarga banyak apabila tidak diimbangi dengan usaha peningakatan pendapatan akan menimbulkan kemiskinan karena semakin banyak anggota keluarga akan semakin meningkat tuntutan atau beban untuk hidup yang harus dipenuhi.

7).  Kondisi keterisolasian. Banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

C.    TANDA-TANDA ORANG MISKIN

Robert Chambers adalah seorang ahli pembangunan pedesaan berkebangsaan Inggris yang pertama kali menggunakan konsep kemiskinan terpadu (integrated poverty) untuk memahami masalah kemiskinan di negara sedang berkembang. Berbeda dengan para ahli pembangunan pedesaan, disebabkan oleh beberapa faktor yang disebut sebagai ketidakberuntungan atau disadvantages yang saling terkait satu sama lain (Chambers, 1983, 111).

Ada lima “ketidakberuntungan” yang melingkari kehidupan orang atau keluarga miskin. Kelima “ketidakberuntungan” itu adalah (1) kemiskinan (poverty); (2) fisik yang lemah (physical weakness); (3) kerentanan (vulnerability); (4) keterisolasian (isolation) dan; (5) ketidakberdayaan atau  powerlessness (Chambers, 1983; 109).

Situasi orang miskin mempunyai tanda-tanda sebagai berikut. Pertama, rumah mereka reot dan dibuat dari bahan bangunan bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, tidak memiliki MCK sendiri. Ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang. Kedua, pendapatan mereka tidak menentu dan dalam jumlah yang sangat tidak memadai. Dengan pendapatan yang kecil dan tidak menentu maka keluarga miskin menghabiskan apa yang mereka peroleh pada hari itu juga.

D.    KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

Krisis Ekonomi tahun 1998 memberikan hantaman yang besar terhadap perekonomian nasional, termasuk meningkatnya angka kemiskinan masyarakat yang naik menjadi 49,50 juta atau sekitar 24,23 % dari jumlah penduduk Indonesia, dari hanya 34,01 juta (17,47 %) pada tahun 1996. Untuk mengurangi angka kemiskinan akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah kemudian menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas pemerintah Indonesia.

Pelaksanaan program penanggulanan kemiskinan yang dilakukan sejak tahun 1998 sampai saat ini, secara umum mampu  menurunkan angka kemiskinan Indonesia yang berjumlah 47,97 Juta atau sekitar 23,43 % pada tahun 1999 menjadi 30,02 Juta atau sekitar 12,49 % pada tahun 2011. Berdasarkan Worldfactbook, BPS, dan World Bank, di tingkat dunia penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia termasuk yang tercepat dibandingkan negara lainnya. Tercatat pada rentang tahun 2005 sampai 2009 Indonesia mampu menurunkan laju rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin per tahun sebesar 0,8%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pencapaian negara lain misalnya Kamboja, Thailand, Cina, dan Brasil yang hanya berada di kisaran 0,1% per tahun. 

Pemerintah saat ini memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan yang terintegrasi mulai dari program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan sosial, program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat serta program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan usaha kecil, yang dijalankan oleh berbagai elemen Pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Untuk meningkatkan efektifitas upaya penanggulangan kemiskinan, Presiden telah mengeluarkan Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang bertujuan untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan hingga 8 % sampai 10 % pada akhir tahun 2014.

Terdapat empat strategi dasar yang telah ditetapkan dalam melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan, yaitu:

• menyempurnakan program perlindungan sosial
• peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan dasar
• pemberdayaan masyarakat, dan
• pembangunan yang inklusif.

Terkait dengan strategi tersebut diatas, Pemerintah telah menetapkan instrumen penanggulanang kemiskinan yang dibagi berdasarkan tiga klaster, masing-masing:

• Klaster I - Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga

• Klaster II – Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat

• Klaster III – Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

A.               Klaster I (Kelompok program penanggulangan kemiskinan bantuan sosial terpadu berbasis keluarga)

1.    Penjelasan
            Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, serta perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin. Fokus pemenuhan hak dasar ditujukan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan lebih baik, seperti pemenuhan hak atas pangan, pelayanan kesehatan, dan pendidikan.

2.    Karakteristik
           Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial adalah bersifat pemenuhan hak dasar utama individu dan rumah tangga miskin yang meliputi pendidikan, pelayanan kesehatan, pangan, sanitasi, dan air bersih. Ciri lain dari kelompok program ini adalah mekanisme pelaksanaan kegiatan yang bersifat langsung dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat miskin.

3.    Cakupan
           Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial dititikberatkan pada pemenuhan hak dasar utama. Hak dasar utama tersebut memprioritaskan pada pemenuhan hak atas pangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, serta sanitasi dan air bersih.

4.    Penerima Manfaat
           Penerima manfaat pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis bantuan dan perlindungan sosial ditujukan pada kelompok masyarakat sangat miskin. Hal ini disebabkan bukan hanya karena kondisi masyarakat sangat miskin yang bersifat rentan, akan tetapi juga

karena mereka belum mampu mengupayakan dan memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. 

5.    Jenis Program Klaster I

1.      Jamkesmas

2.      Program Keluarga Harapan

3.      Raskin

4.      Bantuan Siswa Miskin (BSM)

B . Klaster II (Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat)

1.    Penjelasan
            Upaya penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dengan memberikan bantuan secara langsung pada masyarakat miskin karena penyebab kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh aspek-aspek yang bersifat materialistik semata, akan tetapi juga karena kerentanan dan minimnya akses untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat miskin. Pendekatan pemberdayaan dimaksudkan agar masyarakat miskin dapat keluar dari kemiskinan dengan menggunakan potensi dan sumberdaya yang dimilikinya.

            Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah tahap lanjut dalam proses penanggulangan kemiskinan. Pada tahap ini, masyarakat miskin mulai menyadari kemampuan dan potensi yang dimilikinya untuk keluar dari kemiskinan. Pendekatan pemberdayaan sebagai instrumen dari program ini dimaksudkan tidak hanya melakukan penyadaran terhadap masyarakat miskin tentang potensi dan sumberdaya yang dimiliki, akan tetapi juga mendorong masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam skala yang lebih luas terutama dalam proses pembangunan di daerah.

2.    Karakteristik
            Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan pendekatan partisipatif
   Pendekatan partisipatif tidak hanya tentang keikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan program, tetapi juga keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pelaksanaan program, meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan pelaksanaan program, bahkan sampai tahapan proses pelestarian dari program tersebut. 
2. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
   Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan aspek kelembagaan masyarakat guna meningkatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat, sehingga masyarakat mampu secara mandiri untuk pengembangan pembangunan yang diinginkannya. Penguatan kapasitas kelembagaan tidak hanya pada tahap pengorganisasian masyarakat untuk mendapatkan hak dasarnya, akan tetapi juga memperkuat fungsi kelembagaan sosial masyarakat yang digunakan dalam penanggulangan kemiskinan.
3. Pelaksanaan berkelompok kegiatan oleh masyarakat secara swakelola dan berkelompok
   Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat harus menumbuhkan kepercayaan pada masyarakat miskin untuk selalu membuka kesempatan masyarakat dalam berswakelola dan berkelompok, dengan mengembangkan potensi yang ada pada mereka sendiri guna mendorong potensi mereka untuk berkembang secara mandiri.
4. Perencanaan pembangunan yang berkelanjutan
   Perencanaan program dilakukan secara terbuka dengan prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, untuk masyarakat dan hasilnya menjadi bagian dari perencanaan pembangunan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional. Proses ini membutuhkan koordinasi dalam melakukan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan program yang jelas antar pemangku kepentingan dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan tersebut. 

3.    Cakupan
            Cakupan program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dapat diklasifikasikan berdasarkan:

1.    Wilayah
Kelompok berbasis dilakukan pada wilayah perdesaan, wilayah perkotaan, serta wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah tertinggal.
            2.  Sektor
Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat menitikberatkan pada penguatan kapasitas masyarakat miskin dengan mengembangkan berbagai skema program berdasarkan sektor tertentu yang dibutuhkan oleh masyarakat di suatu wilayah. 

4.    Penerima Manfaat
            Penerima Kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat adalah kelompok masyarakat yang dikategorikan miskin. Kelompok masyarakat miskin tersebut adalah yang masih mempunyai kemampuan untuk menggunakan potensi yang dimilikinya walaupun terdapat keterbatasan. 

5.    Jenis program klaster II

1.      Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

C. Klaster III (Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat)

1.    Penjelasan
            Program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah program yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil. Aspek penting dalam penguatan adalah memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat miskin untuk dapat berusaha dan meningkatkan kualitas hidupnya.

2.    Karakteristik
            Karakteristik program pada kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah:

1.      Memberikan bantuan modal atau pembiayaan dalam skala mikro
Kelompok program ini merupakan pengembangan dari kelompok program berbasis pemberdayaan masyarakat yang lebih mandiri, dalam pengertian bahwa pemerintah memberikan kemudahan kepada pengusaha mikro dan kecil untuk mendapatkan kemudahan tambahan modal melalui lembaga keuangan/ perbankan yang dijamin oleh Pemerintah.

2.      Memperkuat kemandirian berusaha dan akses pada pasar
Memberikan akses yang luas dalam berusaha serta melakukan penetrasi dan perluasan pasar, baik untuk tingkat domestik maupun internasional, terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh usaha mikro dan kecil. Akses yang dimaksud dalam ciri ini tidak hanya ketersediaan dukungan dan saluran untuk berusaha, akan tetapi juga kemudahan dalam berusaha. 

3. Meningkatkan keterampilan dan manajemen usaha
   Memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan keterampilan dan manajemen berusaha kepada pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro. 

3.     Cakupan
            Cakupan program kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil dapat dibagi atas 3 (tiga), yaitu: (1) pembiayaan atau bantuan permodalan; (2) pembukaan akses pada permodalan maupun pemasaran produk; dan (3) pendampingan dan peningkatan keterampilan dan manajemen usaha.

4.     Penerima Manfaat
            Penerima manfaat dari kelompok program berbasis pemberdayaan usaha mikro dan kecil adalah kelompok masyarakat hampir miskin yang kegiatan usahanya pada skala mikro dan kecil. Penerima manfaat pada kelompok program ini juga dapat ditujukan pada masyarakat miskin yang belum mempunyai usaha atau terlibat dalam kegiatan ekonomi 

5.    Jenis Program Klaster III

1.      Kredit Usaha Rakyat (KUR)

E.     KEBIJAKAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN

Kebijakan Amerika dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan kebijakan yang berbasis aset bagi orang miskin. Kebijakan yang lebih tepat dan produktif adalah dengan menciptakan sebuah sistem akumulasi aset yang universal yang terbuka untuk semua warga negara Amerika, tetapi memberikan insetif khusus bagi mereka yang miskin. Singkatnya kebijakan kesejahteraan akan didesain, sebagian untuk mendorong dan memfasilitasi tabungan dan investasi bagi mereka yang miskin. Aset memiliki dampak kesejahteraan di luar konsumsi. Secara sederhana ketika orang mengumpulkan aset mereka akan berfikir dan bertindak berbeda dan dunia luar juga memberikan respons yang berbeda pula. Kebijakan aset antara lain:

1.      semua dana pensiun bebas pajak

2.      pembebasan pajak yang di peruntunkan untuk dana kuliah

3.      pemberian beasiswa dana kuliah

4.      penyaluran pembayaran investasi kepada orang yang menerima dana sosial pilihan untuk mengakumulasikan dananya untuk usaha sendiri

5.      potongan pajak keuntungan modal untuk mereka yang kaya

6.      tabungan keluarga.

 Tujuan kebijakan aset antara lain:

1.      meningkatkan stabilitas keluaraga

2.      secara psikologis menghubungkan orang dengan masa depan yang lebih baik

3.      mendorong perkembangan aset yang lain, termasuk human capital

4.      mengarahkan orang untuk fokus dan spesialisasi

5.      memberikan dasar untuk pengambilan risiko

6.      meningkatkan kemapanan pribadi

7.      meningkatakan pengaruh social

8.      meningkatkan partisipasi

9.      meningkatkan kesejahteraan anak.

Semua dampak ini jauh melewati konsumsi dan lebih sebagai strategi jangka panjang anti kemiskinan. Secara umum, aset menghubungkan orang pada perekonomian dan juga masyarakat.

 Jika seperti yang William Julius Wilson simpulkan, kemiskinan yang terus ada berasal dari keterasingan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, kebijakan kesejahteraan berbasis aset akan menjadi satu langkah ke depan untuk memecahkan pola keterasingan ini.

F.     OPINI MENGENAI SESUAI ATAU TIDAKNYA KEBIJAKAN PEMERINTAH AMERIKA SERIKAT DALAM MENANGGULANGI KEMISKINAN BILA DITERAPKAN DI INDONESIA

Untuk penerapan kebijakan pemerintah Amerika Serikat di Indonesia diarasa belum bisa diterapkan karena disebabkan hal-hal berikut:

1.                  Lemahnya monitoring dari pemerintah terhadap pelaksanaan program antikemiskinan yang berakibat terjadinya penyimpangan baik dari segi seleksi penerimaan program maupun biaya yang digunakan untuk melaksanakan program itu.

2.                  Adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh penerima bantuan dimana seharusnya bantuan itu seharusnya bisa untuk modal usaha namun malah digunakan sebagai konsumsi.

3.                  Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam memahami budaya luar yang bersifat positif untuk diterapkan di Indonesia sebagai perbaikan perekonomian di negeri ini.

4.                  Kurangnya sosialisasi dari pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan contoh-contoh program kebijakan pemerintahan Amerika Serikat dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia.

5.                  Perbedaan kebudayaan antara masyarakat Indonesia dengan Amerika Serikat. Kebanyakan masyarakat Indonesia masih mempertahankan kebiasaan-kebiasaan lama, contohnya masyarakat di pedalaman yang jauh dari teknologi dan cenderung masih mempertahankan kebiasaan lama sehingga terjadi hambatan untuk memperkenalkan suatu program pengentasan kemiskinan karena kurang berkembangnya teknologi di daerah tersebut.

G.    UPAYA MASYARAKAT DALAM MEDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA

Sebagai Warga Negara Indonesia, kita juga berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk mengatasi kemiskinan. Maka dari itu, masyarakat setidaknya mampu mengawasi pelaksanaan program tersebut dengan ikut mengawasi siapa yang memang benar-benar tidak membutuhkan bantuan dan yang membutuhkan. Seseorang yang

memang tidak membutuhkan bantuan tersebut harus mengaku tidak membutuhkan, bukan malah mengaku sebagai warga yang kurang mampu agar memperoleh bantuan.

Para pengelola bantuan juga harus jujur dan adil dalam penyaluran batuan tersebut. Jangan sampai tejadi penyimpangan dalam proses pembagian, misalnya membagikan bantuan bukan kepada orang-orang yang membutuhkan namun malah mengambilnya untuk kepentinagn pribadi atau bahkan dibagikan ke kerabat.

Jika hal-hal diatas benar-benar dilaksanakan tentu program pemerintah dalam pembagian bantuan tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan. Memberantas kemiskinan bukan hanya tugas pemerintah bersama masyarakat. Para pengusaha Indonesia juga dapat ikut berpartisipasi dalam memberantas kemiskinan. Dengan berkurangnya jumlah mayarakat miskin berarti meluasnya pasar dan politis akan menghilangkan sumber keresahan politik yang dapat mengganggu kelestarian dan peluasan usaha mereka. Berdasarkan dengan ini pengusaha dapat mengambil kebijakan untuk menanamkan modal mereka di daerah-daerah kantong kemiskinan, walaupun mungkin  dari segi bisnis kurang menghasilkan keuntungan. Memberi cap daerah “lampu merah” bagi daerah miskin dan menghindarinya karena kurang menguntungkan dari segi bisnis merupakan suatu kebijakan perusahaan yang secara tidak langsung dalam jangka panjang akan merugikan perusahaan itu sendiri, yaitu berupa sempitnya pasar dan kemungkinan runtuhnya usaha mereka sebagai akibat ketidakstabilan politik. Perusahaan harus bisa memanfaatkan daerah dengan cap lampu merah tersebut agar bisa meningkatkan produktifias perusahaan. Dengan pemanfaatan tersebut maka secara tidak langsung sudah dapat mengentaskan daerah tersebut dari kemiskinan.

BAB III

KESIMPULAN

1.                  Pengertian kemiskinan adalah ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya, baik yang bersifat material maupun nonmaterial, sehingga menimbulkan masalah sosial.

2.                  Penyebab terjadinya kemiskinan yaitu pendidikan  yang terlampau rendah, malas bekerja, keterbatasan sumber alam, terbatasnya lapangan kerja, keterbatasan modal, beban keluarga, dan kondisi keterisolasian.

3.                  Tanda-tanda orang miskin yaitu rumah mereka reot dan dibuat dari bahan bangunan bermutu rendah, perlengkapan yang sangat minim, tidak memiliki MCK sendiri, dan ekonomi keluarga ditandai dengan ekonomi gali lubang tutup lubang.

4.                   Kebijakan pemerintah Indonesia yaitu program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan  program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat.

5.                  Kebijakan pemerintah Amerika Serikat yaitu semua dana pensiun bebas pajak, pembebasan pajak yang di peruntunkan untuk dana kuliah, pemberian beasiswa dana kuliah, penyaluran pembayaran investasi kepada orang yang menerima dana sosial pilihan untuk mengakumulasikan dananya untuk usaha sendiri, potongan pajak keuntungan modal untuk mereka yang kaya dan tabungan keluarga.

6.                  Lemahnya monitoring dari pemerintah terhadap pelaksanaan program antikemiskinan, Adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh penerima bantuan, Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia dalam memahami budaya luar yang bersifat positif, Kurangnya sosialisasi dari pemerintah Indonesia untuk memperkenalkan contoh-contoh program kebijakan pemerintahan Amerika Serikat, dan Perbedaan kebudayaan antara masyarakat Indonesia dengan Amerika Serikat.

7.                  Upaya yang dapat dilakukan untuk mendukung kebijakan pemerintah Indonesia antara lain: berperan aktif dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk mengatsi kemiskinan, para pengelola bantuan juga harus jujur dan adil dalam penyaluran batuan, para pengusaha Indonesia juga dapat ikut berpartisipasi dalam memberantas kemiskinan.

Daftar Pustaka

http://www.tnp2k.go.id jumat, 4 Oktober 2013 pukul 20.30

http://ryzmelinda-ryzmelinda.blogspot.com/2012/04/pengertian-kemiskinan-menurut-beberapa.html  kamis, 3 oktober  2013 pukul 22.00

Loekman Soetrisno.1997.Kemiskinan, Perempuan dan Pemberdayaan.Yogyakarta: Penerbit Kanisius

Sherraden Michael.2006.Aset untuk Orang Miskin.Jakarta: PT. Raja Grfindo Persada